Dari Sebab Itu Polemik, Dewan Perwakilan Rakyat Minta Pemerintah Tak Paksakan Langkah Iuran Tapera

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah tidak memaksakan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Pasalnya, PP tersebut menjadi polemik Ke Kelompok.

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa banyak pekerja yang menolak pemberlakuan aturan tersebut. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah bisa berdialog Di para pekerja.

“Jika mereka tetap menolak, pemerintah diminta Untuk tidak memaksakan. Harus dicari solusi terbaik. Niatnya kan Untuk kebaikan para pekerja dan Kelompok kelas bawah. Lantaran itu, mereka harus didengar. Kalau ada yang perlu ditampung, pemerintah harus berlapang dada Untuk mempertimbangkannya,” terang Saleh Di keterangannya, Rabu (29/5/2024).

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat ini juga menilai Tapera menambah beban tambahan Untuk para pekerja. Sebab, katanya, para pekerja sudah banyak kewajiban lain yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban Untuk menjadi peserta jaminan sosial berupa BPJS Kesejaganan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Pembayaran kedua jaminan sosial ini pun tetap diambil Di gaji pekerja. Artinya, gaji yang sudah sedikit, Akansegera bertambah sedikit lagi. Belum lagi, beban 2,5 persen yang menjadi kewajiban pengusaha Akansegera berdampak Ke penurunan insentif-insentif yang Akansegera diterima para pekerja,” katanya.

Ia juga menyoroti aturan Yang Terkait Di iuran peserta Tapera dibebankan kepada pekerja yang berpenghasilan sama Di atau lebih besar Di upah minimum. Menurutnya, aturan itu Berpeluang menimbulkan ketidakadilan.